PELAKU TAMBANG ILEGAL DIVONIS 3 TAHUN PENJARA

BANGKARAYA.COM, SUNGAILIAT — Heris Sunandar Pelaku Tambang Ilegal di Desa Cit Riau Silip Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung divonis bersalah oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada sidang hari Rabu 12 Desember 2018 lalu.

Majelis hakim yang diketuai Sarah Louis S, SH., M.Hum dan Jonson Parancis, SH., MH serta Yenny Yoga Dharma, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
menghukum Heris Sunandar 3 tahun penjara dan didenda Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Selain itu barang bukti berupa 2 (dua) unit alat berat excavator dengan merk HITACHI ZX 200-5G warna orange dengan nomor PIN HCMDCDFOP00004057 dan HCMDCDFOC00002824 dirampas untuk negara sesuai Putusan PN. Sungailiat dengan Nomor : 579/Pid/Sus-LH/2018/PN.Sgt.

Putusan ini lebih ringan 1 (satu) tahun dari tuntutan jaksa yaitu 4 (empat) Tahun, namun demikian putusan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) serta alat berat di rampas untuk negara sudah sesuai dengan tuntutan jaksa.

Menanggapi putusan tersebut, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yazid Nurhuda mengatakan bahwa penyidikan kasus dengan sangkaan terhadap pelaku sebagaimana Pasal 94 ayat (1) huruf c Jo Pasal 19 huruf d dan atau Pasal 89 ayat (1) huruf b Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini merupakan tindak lanjut dari operasi gabungan yang melibatkan Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera, POM TNI dan Kepolisian.

Ia mengungkapkan pada saat operasi gabungan yang dipimpin oleh Dodi Kurniawan (Kepala Seksi Wilayah III Balai Gakkum Sumatera) petugas sempat mendapatkan perlawanan dari beberapa oknum masyarakat yang menghadang Tim Operasi pada saat mengamankan alat berat, pada saat itu hadir juga Kepala Desa Cit, Ardani.

Dengan vonis bersalah tersebut Yazid menegaskan bahwa pihaknya akan mengembangkan kasus ini untuk menindak pelaku-pelaku terkait lainnya.

“Pada saat ini, Penyidik KLHK dan beberapa penyidik lainnya sedang mengembangkan pendekatan multidoor yaitu penyidikan berlapis untuk meningkatkan efek jera, termasuk menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang (TPPU),” tandasnya.

Ia juga mengaku mengapresiasi putusan majelis hakim dan dengan putusan itu merupakan titik masuk untuk pengembangan kasus selanjutnya.

“Termasuk Kami bekerjasama dengan banyak pihak termasuk PPATK untuk mendapatkan informasi aliran keuangan dari pelaku terkait pertambangan illegal ini,” ungkapnya.

Yazid menambahkan bahwa pada saat ini Penyidik KLHK telah berhasil menyelesaikan 562 kasus pidana yang telah P-21. Sedangkan 18 kasus gugatan perdata sudah inkracht berdasarkan putusan pengadilan untuk ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan senilai hampir 19 trilyun rupiah.

“Untuk Kasus lingkungan di Provinsi Bangka Belitung yang sudah dibawa ke pengadilan 11 kasus (6 perkara sudah inkracht), termasuk kasus penambangan bijih timah tanpa izin menggunakan kapal isap di Pantai Pasir Padi, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TSK Korporasi An. PT. SIP sudah inkracht di Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan putusan denda sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar Seratus juta rupiah),” bebernya.(*)

Recommended For You

About the Author: Faisal Saptaringga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanIndonesianKorean